"Karena tidak adanya biaya, tapi ingin ikut demo, kami rela berjalan kaki dari Cikopo sampai gedung DPRD,” ujar Emi, salah seorang karyawati PT Sukwang, seraya menambahkan, dia dan sebagian besar temannya juga ingin melihat gedung wakil rakyat dari dekat.
Kamis, 08 Oktober 2020
Demo Hari Ketiga Kondusif, Pulangnya Naik Truk Polisi
Purwakarta – Warta Sunda Nusantara,
Aksi demo buruh pada hari ketiga di Gedung DPRD Purwakarta, Kamis (8/10/20), berlangsung kondusif. Bahkan, ada fenomena yang sangat menarik, karena puluhan karyawati dari pabrik garment PT Sukwang, yang berlokasi di Cikopo, Kecamatan Bungursari, pulangnya diantar petugas dengan naik truk Polres Purwakarta. Sungguh suatu pemandangan sangat indah, jauh berbeda dengan situasi dan kondisi kemarin yang sempat rusuh.
“Karena tidak adanya biaya, tapi ingin ikut demo, kami rela berjalan kaki dari Cikopo sampai gedung DPRD,” ujar Emi, salah seorang karyawati PT Sukwang, seraya menambahkan, dia dan sebagian besar temannya juga ingin melihat gedung wakil rakyat dari dekat.
Sementara di luar gedung para buruh tak henti-hentinya berorasi, sedangkan di dalam gedung sekitar 50 orang perwakilan diterima anggota DPRD untuk melakukan audiensi. Anggota dewan yang hadir antara lain Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami (Fraksi Gerindra), Ketua Fraksi PKS Dedi Juhari lengkap bersama seluruh anggotanya, dan dua orang dari Partai Demokrat, Asep Chandra TK dan Haerul Amin.
Pejabat Setwan, sebagai pendamping anggota dewan yang hadir adalah Sekretaris DPRD Drs. H Suhandi, M.Si, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Ari Syamsurizal, SH, M.Kn, Kasaubag Kerjasama dan Aspirasi Suci Caesari Taufani, SH, dan sejumlah pegawai Setwan lainnya.
Dari pihak buruh hadir antara lain, perwakilan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), pengurus DPC SPN (Serikat Pekerja Nasional), dan KC FSPMI (Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia).
Dalam kesemptan itu, Sri Puji Utami menyampaikan permohonan maaf, karena tak mampu mencegah, disahkannya UU Omnibus Law Cipa Kerja tersebut dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020.
Diakuinya, undang-undang ini mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga penetapannya memang sangat kontroversi. Alhasil, lanjutnya, menimbulkan gejolak di mana-mana dari berbagai elemen masyarakat.
“Kami, pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta, secara kelembagaan mendukung perjuangan para buruh. Masih ada upaya lain yang bisa dilakukan, yakni mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau dengan melakukan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya, seraya mendoakan keberhasilan perjuangan para buruh.
Pada saat yang sama, disepakati DPRD Purwakarta, secara resmi memberikan rekomendasi kepada para federasi serikat buruh yang hadir. Surat-surat tersebut dibuat dengan nomor berbeda, dengan isi redaksi yang disepakati para pengurus federasi buruh. Dibuat rangkap dengan Kop Surat DPRD Purwakarta dan ditandatangani Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami.
Sementara itu, menanggapi permintaan supaya rekan-rekan mahasiswa yang ditangkap pihak berwajib, dalam demo sehari sebelumnya untuk dibebaskan, Dedi Juhari meyakinkan, pihak DPRD akan melakukan koordinasi dengan Polres Purwakarta.
“Kita akan melakukan koordinasi dengan Polres Purwakarta, supaya para mahasiswa yang ditangkap dalam aksi demo kemarin, bisa segera dibebaskan,” ujar Dedi.
Selanjutnya, Pimpinan dan anggota DPRD menemui para demonstran. Mereka naik ke atas mobil panggung orasi, menyampaikan kepada para pendemo hasil pertemuan dengan para perwakilan federasi buruh.
“Untuk diketahui semua yang hadir saat ini, surat rekomendasi resmi dari DPRD Purwakarta, sudah dibuat dan sudah saya tanda tangani. Kami sangat mendukung perjuangan para buruh, ” ujar Puji. (Tjimplung)
Komentar